Sumut Jadi Basis Kelapa Sawit Nasional

MEDAN - Pemerintah akan menjadikan Sumatera Utara (Sumut) sebagai barometer pembangunan kelapa sawit nasional. Langkah ini upaya mewujudkan industri kelapa sawit terpadu bertaraf internasional atau North Sumatera Palm Oil Valley (NSPV).

Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi, dan Telekomunikasi Sahala Lumban Gaol menilai, Sumut layak menjadi patokan pembangunan kelapa sawit karena sejak 1911 sudah ada kebun kelapa sawit di daerah itu. Apalagi, sejumlah fasilitas dan perusahaan kelapa sawit sudah berkembang di provinsi ini, seperti Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP), Kantor Pemasaran Bersama (KPB), Sucofindo, dan PT London Sumatera (Lonsum).

"Yang pasti, didukung letak geografis yang berada di Selat Malaka dan merupakan kawasan The Golden Triangle, serta tanah subur dan iklim yang sesuai," ujarnya di sela-sela Workshop Nasional NSPV di Medan kemarin.

Guna mendukung program ini, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II, PT PN III,dan PT PN IV akan melakukan kerja sama dengan Kementerian Negara BUMN, Pemprov Sumut, PPKS, dan para pemangku kepentingan lainnya. Menurut dia, Kementerian BUMN akan berupaya semaksimal mungkin agar program ini segera terwujud.

Selain itu, Kementerian BUMN juga akan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan. "Pemerintah daerah juga harus serius terhadap rencana ini.Kerja sama dengan semua pihak baik swasta dan petani harus ada," ucapnya.

Sebagai langkah awal, PT PN II sudah menyiapkan lahan seluas 8.171 hektare (Ha). Rinciannya, kebun Bandar Klippa seluas 3.567 ha, Sampali-Saentis seluas 3.225 ha, kebun Helvetia 1.128 ha, dan Kuala Namu 250 ha. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut Irfan Mutyara mengatakan, rencana kawasan industri terpadu kelapa sawit ini merupakan program lama yang akhirnya terwujud.

Dengan demikian, dia optimistis industri kelapa sawit di daerah ini akan semakin berkembang. "Kadin telah menyampaikan rencana ini berulang kali kepada pemerintah. Dengan adanya workshop ini diharapkan bisa segera terwujud, tentunya dengan adanya dukungan dari semua pihak," ucapnya. (jelia amelida)(Koran SI/Koran SI/rhs)